 |
| Banyak Petani Jember Tolak Wacana Pengalihan Subsidi Pupuk ke Bantuan Tunai. /Dok. Jember Terkini. |
Jember Terkini - Wacana pengalihan subsidi pupuk menjadi bantuan langsung petani (BLP) yang diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menuai penolakan di tingkat daerah, termasuk di Jember.
Para petani yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Asosiasi Kios Pupuk Jember, sepakat menolak wacana tersebut.
Para petani menilai, skema bantuan langsung dinilai rentan tidak tepat sasaran dan kontraproduktif.
Hendro Handoko, Sekretaris KTNA Jember, menyampaikan kekhawatirannya terhadap data petani yang belum akurat.
"Data petani masih banyak yang amburadul, ada klaster petani yang berbeda-beda seperti pemilik sawah, penyewa, dan penggarap. Lantas, bantuan itu akan diberikan kepada siapa?" ungkap Hendro dalam pertemuan bersama petani di Kecamatan Balung, Jumat (6/9/2024).
Selain permasalahan data, peralihan hak kepemilikan sawah juga menjadi perhatian.
Baca Juga: Meledakkk! Empat Orang di Jember Alami Luka Bakar Akibat Ledakan Tabung LPG
Hendro menambahkan bahwa sistem penyaluran pupuk subsidi yang berbasis Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) belum sepenuhnya optimal.
"Banyak yang tak punya sawah, tetapi terdaftar di e-RDKK. Sebaliknya, ada petani yang benar-benar bertani tapi tidak terdaftar," tegasnya.
Di Jember, sekitar 2.179 kelompok tani mengakses pupuk subsidi melalui 527 kios resmi. Hendro menilai distribusi pupuk selama ini sudah berjalan baik, namun ada kendala teknis yang masih perlu diperbaiki.
Baca Juga: Begal Sadis Beraksi di Jembatan Semanggi Jember, Rampas Motor dan Lukai Korban
“Aplikasi I-Pubers, misalnya, sering mengalami gangguan sehingga distribusi pupuk terhambat," jelasnya.
Senada dengan Hendro, Sekretaris HKTI Jember, Hendro Saputro, menilai bahwa wacana BLP bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.
"Kami berencana menggelar deklarasi penolakan di Gresik pada 18 September nanti bersama 600 orang dari berbagai elemen," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tunas Harapan Desa Sumberdanti, Badar, menambahkan bahwa subsidi pupuk lebih efektif dalam bentuk barang ketimbang uang tunai.
"Subsidi pupuk memastikan digunakan untuk kegiatan produktif. Jika diberikan dalam bentuk uang, siapa yang bisa menjamin itu tidak dibelanjakan untuk kebutuhan lain?" tanyanya.
Badar juga khawatir jika subsidi tunai justru akan memperparah ketimpangan penguasaan lahan di desa-desa, di mana banyak sawah dimiliki oleh orang kaya atau pejabat yang tidak bertani.
Baca Juga: Fasilitas Umum Kembali Jadi Sasaran, Tutup Lubang Drainase di Trotoar Gajah Mada Jember Raib
“Jika bantuan diberikan dalam bentuk tunai, yang menerima adalah pemilik sawah, bukan penggarap. Ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial,” tutupnya.***
