 |
| Mengapa Jember Kota Tidak dimekarkan Sebagai Wilayah Administrasi Tersendiri menjadi Kota Jember? (Dok. Ist) |
Jember Terkini - Mengapa Jember Kota tidak dimekarkan sebagai wilayah administrasi tersendiri menjadi kota Jember?
Dalam catatan sejarah kota Jember, pemekaran tidak terjadi lantaran terdapat perseteruan antara wali kota administratif dan bupati Jember.
Mengapa kota administratif dihapus? Hal ini karena pembagian wilayah hanya ada di kabupaten dan kota.
Faktor Penghambat Jember Tidak jadi Kota Administratif
Jember adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki perkembangan pesat dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur.
Ada beberapa faktor yang membuat Jember tidak dimekarkan menjadi kota administratif:
1. Aspek Ekonomi
Pembentukan sebuah kota administratif tersendiri memerlukan alokasi anggaran yang besar.
Hal ini mencakup biaya infrastruktur, birokrasi, serta fasilitas publik yang perlu dipisahkan dari kabupaten induknya.
Meskipun kota Jember memiliki ekonomi yang cukup berkembang, biaya yang diperlukan untuk pemekaran cukup besar dan memerlukan perencanaan matang.
2. Aspek Sosial dan Budaya
Pemekaran menjadi kota administratif tersendiri bisa berpotensi memisahkan hubungan erat antara kota dan daerah-daerah penyangga di sekitarnya, yang selama ini saling bergantung satu sama lain.
Penduduk di daerah pinggiran Jember yang masih bergantung pada pusat kota untuk akses terhadap berbagai layanan publik dan ekonomi mungkin akan terdampak jika terjadi pemisahan wilayah.
Ketergantungan ini menjadi salah satu alasan mengapa ide pemekaran menjadi kota administratif belum mendapatkan dukungan yang luas.
3. Aspek Politik dan Administrasi
Proses pemekaran wilayah menjadi kota administratif tidak hanya bergantung pada kebutuhan lokal, tetapi juga memerlukan persetujuan dari berbagai tingkat.
Selain itu, aspek politik seperti dukungan dari pemangku kepentingan lokal dan perencanaan tata ruang yang jelas juga menjadi penentu.
Dalam konteks Jember, pemekaran wilayah menjadi kota administratif tersendiri memerlukan kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak.
4. Kebijakan Pemerintah
Saat ini, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi lebih mengutamakan peningkatan efisiensi administrasi dan pengelolaan wilayah daripada pemekaran yang memerlukan sumber daya baru.
Pemekaran wilayah sering kali dipandang sebagai solusi terhadap masalah administratif, namun jika tidak diiringi dengan perencanaan yang matang, justru bisa menjadi beban baru.
Tidak hanya itu, dilansir Jember Terkini dari laman konstitusi pemekaran terhambat lantaran adanya konflik antar pemerintah.
5. Masalah Infrastruktur dan Kesiapan Sumber Daya
Meskipun kota Jember berkembang pesat, infrastruktur pendukung untuk menjadi kota administratif tersendiri seperti jaringan transportasi, air bersih, dan sanitasi mungkin belum sepenuhnya siap.
Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi pertimbangan penting, terutama dalam hal pengelolaan birokrasi dan pelayanan publik di wilayah baru.
Jember membutuhkan peningkatan infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia yang lebih matang jika memang ingin dimekarkan.
Kesimpulan
Meskipun kota Jember memiliki potensi untuk berkembang menjadi kota administratif tersendiri, terdapat sejumlah faktor yang menghambat pemekaran ini.
Baca Juga: Apakah yang Menyebabkan Bahasa Madura di Kota Jember menjadi Bahasa Kelas 2
Dari segi ekonomi, sosial, politik, hingga kesiapan infrastruktur, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
Oleh karena itu, pemekaran wilayah kota Jember menjadi kota administratif belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah maupun pusat.
Sebaliknya, fokus saat ini lebih kepada peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan tata kelola di dalam wilayah yang sudah ada.***
